UNDANG-UNDANG PKDRT

June172013


UU PKDRT


UU tentang PKDRT merupakan hukum publik yg di dlmnya mengandung unsur pidana penjara dan denda bagi yg melanggarnya. Maka, masyakat luas sebaiknya memahami dan mengerti apa itu perlindungan kekerasan dlm rumah tangga ( PKDRT ).

Adapun tentang siapa saja yg termasuk dalam ruang lingkup undang2 ini ialah :

1. Suami, istri, anak, anak tiri dan termasuk anak angkat

2. Org2 yg mempunya hubungan keluarga dgn suami, istri yg tinggal menetap bersama dlm rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar dan besan.

3. Org yg bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dlm rumah tangga tersebut seperti PRT.


Adapun bentuk pelanggaran PKDRT dlm rumah tangga adalah :

1). Kekerasan fisik, yg mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2). Kekerasan psikis, yg mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tdk berdaya.

3). Kekerasan seksual, yg berupa pemaksaan seksual dgn cara2 tdk wajar, baik untuk suami, istri maupun untuk org lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4). Penelantaran rumah tangga, yg mana menurut hukum di wajibkan atasnya. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap org yg mengakibatkan ketergantungan ekonomi dgn cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yg layak di dlm atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali org tersebut.


Bagi korban KDRT undang2 telah mengatur akan hak2 yg dpt di tuntut kpd pelaku, antara lain :

1. UU Psl 10 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya maupun atas penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

b). Pelayanan kesehatan sesuai dgn kebutuhan medis.

c). Penanganan secara khusus berkaitan dgn kerahasiaan korban.

d). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.

e). Pelayanan bimbingan rohani.


2. UU Psl 15 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

UU. No. 23 thn 2004 juga telah mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap org yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya :

a). Mencegah KDRT.

b). Memberikan perlindungan kpd korban.

C). Memberikan pertolongan darurat.

d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.


3. UU Psl 26 ayat 1 dan 2 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

1). Untuk kejahatan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yg terjadi di dlm relasi antara suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan, maksudnya adalah korban sendiri yg melaporkan KDRT yg di alaminya kepada pihak kepolisian.

2). Korban dpt juga memberikan kuasa kpd keluarga atau advokat untuk melaporkan ke pihak kepolisian.


4. UU Psl 27 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

Disini di atur, jika yg menjadi korban adalah anak, laporan dpt di lakukan oleh org tua, wali, pengasuh, atau anak yg bersangkutan.


5. BAB VIII Psl 44 s/d Psl 53 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

Disini diatur sanksi pidana dlm pelanggaran undang2 tentang PKDRT.


6. UU Psl 47 s/d Psl 48 UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT.

Disini khusus diatur tentang pidana seksual dlm kasus KDRT, yg mana berlaku pidana penjara minimal 5 thn s/d 15 thn penjara dan denda antara 12 juta s/d 300 juta atau antara 25 juta s/d 500 juta.


Dalam undang2 PKDRT pemerintah mempunyai kewajiban yaitu :

a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT.

b). Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang KDRT.

c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.

d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yg sensitif gender.

Dan perlu di ketahui juga, bahwa pada umumnya UU NO. 23 thn 2004 tentang PKDRT, berlaku bukan saja pada suami tetapi juga pada istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anaknya, keluarganya atau pembantunya yg menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut..


Demikianlah untuk kita ketahui bersama-sama, agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak.

SALAM KOMPAK
Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

1 tanggapan untuk "UNDANG-UNDANG PKDRT"

politica pada 09:40, 19-Jun-13

Semoga bermanfaat buat sobat2 semua..

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

 
Kembali ke Atas